POHUWATO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas aparatur. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan BPBD pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Pohuwato, Rabu-Kamis 19–20 Agustus 2026.

Pantaun PPID BPBD Gorontalo, di Oma Caffe, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Acara tersebut dibuka langsung Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Mohamad Trizal Entengo. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi seluruh perangkat daerah, khususnya PPID, untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola informasi publik sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

BPBD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo Ismail Abd. Bau, didampingi Pengelola Data Pusdalops Anton Taib Saleh.

Foto: PPID BPBD Provinsi Gorontalo/Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo Ismail Abd. Bau saat memberikan pertanyaan kepada narasumber Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Gorontalo.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi melalui Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo, Ismail Abd. Bau, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus terus diperkuat, terutama di lingkungan BPBD yang mengelola data dan informasi kebencanaan.

“Pengelolaan informasi yang baik menjadi fondasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. BPBD akan berkomitmen menghadirkan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Ismail Abd. Bau, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, sinergi antara PPID dan seluruh unit kerja sangat diperlukan agar ketersediaan data dapat terjaga dengan baik. Informasi kebencanaan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, mulai dari laporan kejadian bencana, perkembangan situasi di lapangan, hingga upaya penanganan dan mitigasi.

Melalui Bimtek dan Sosialisasi Monev hari pertama ini, peserta juga mendapatkan pembekalan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Gorontalo mengenai pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, serta penyebarluasan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain menjadi ajang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas layanan informasi di masing-masing perangkat daerah.

BPBD Provinsi Gorontalo menambahkan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan terpercaya.