BNPB Perkuat Tata Kelola Pascabencana, 645 Aset RR di Gorontalo-Sulut Dipetakan

Gorontalo – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat tata kelola aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pemetaan Aset Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) di Kota Gorontalo, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh aset yang dibangun melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (DBSBH) maupun Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdokumentasi, terinventarisasi, dan dikelola secara akuntabel.

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Ati Setia Wati mengatakan bahwa pemetaan aset merupakan langkah strategis dalam mendukung evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan pascabencana bagi masyarakat.

"Pemerintah melalui BNPB terus berkomitmen memastikan seluruh hasil pembangunan pascabencana yang didanai melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah maupun Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdokumentasi, terinventarisasi, dan terkelola dengan baik. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel," ujar Ati Setia Wati.

Pada Tahun Anggaran 2026, Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur kembali melaksanakan pemetaan aset di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data sementara, terdapat 645 aset yang menjadi target pemetaan, terdiri dari 167 aset di Provinsi Gorontalo dan 478 aset di Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, khusus di Provinsi Sulawesi Utara masih terdapat 5.272 unit rumah hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan proses verifikasi serta pemutakhiran data. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar penting dalam mendukung pengelolaan aset negara, penyusunan kebijakan, evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga peningkatan kualitas program pemulihan pascabencana pada masa mendatang.

Ati Setia Wati menjelaskan bahwa keberhasilan kegiatan pemetaan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan personel surveyor dan validasi data aset.

Hingga 8 Juli 2026, enam pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo telah melakukan registrasi akun surveyor, sementara Kabupaten Bone Bolango masih belum menyelesaikan proses registrasi. Di Provinsi Sulawesi Utara, dari 16 pemerintah daerah yang menjadi sasaran, masih terdapat tiga daerah yang belum melakukan registrasi, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Minahasa Utara.

BNPB mengimbau pemerintah daerah yang belum melakukan registrasi agar segera menyelesaikan proses tersebut. Jika terdapat kendala teknis maupun administratif, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan person in charge (PIC) yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

Selain percepatan registrasi, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap data aset yang masih belum lengkap atau belum jelas status maupun lokasinya. Validitas data menjadi faktor utama dalam menghasilkan pemetaan aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan survei lapangan dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 dengan pendampingan langsung dari Tim Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur BNPB. Selama pelaksanaan survei, pemerintah daerah diminta menyiapkan data pendukung serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses pemetaan berjalan efektif.

Menurut Ati Setia Wati, kegiatan pemetaan aset bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hasil pembangunan pascabencana yang telah dibiayai oleh negara.

"Melalui data yang akurat dan mutakhir, kita dapat memastikan bahwa aset yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih tepat sasaran," katanya.