Perkuat Kolaborasi Pentahelix Penanganan Bencana, BPBD Gorontalo Gandeng Lembaga Usaha Lewat ForLUPBG

GORONTALO — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam penanganan bencana melalui Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Gorontalo (ForLUPBG). Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ForLUPBG yang digelar di Hotel Damhil, Kota Gorontalo. Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri pengusaha sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo, Andi Ilham, bersama jajaran pengurus dan anggota ForLUPBG serta perwakilan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Provinsi Gorontalo.

Rakor dibuka oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, selaku Pembina ForLUPBG. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sektor usaha dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Rusli mengatakan, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan prinsip pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan dunia usaha.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan prinsip kolaborasi pentahelix,” ujar Rusli.

Ia menjelaskan, keberadaan lembaga usaha memiliki posisi penting dalam mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rakor ForLUPBG juga menjadi momentum untuk memperkuat struktur organisasi, memperbarui komitmen bersama serta menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Provinsi Gorontalo. Penguatan sinergi dengan dunia usaha menjadi semakin penting menyusul kondisi kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/31/IX/2026.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Ali Rauf, mengatakan dampak kekeringan dan potensi karhutla berkaitan langsung dengan kebutuhan air bersih, ketahanan pangan, sektor pertanian hingga kesehatan masyarakat.

“Situasi penanganan darurat ini membutuhkan respons yang cepat, tepat dan terintegrasi. Karena itu, kami mengharapkan partisipasi aktif dan konkret dari seluruh pengurus serta anggota ForLUPBG,” kata Abdul Karim.

Dalam kondisi darurat, dunia usaha diharapkan dapat memberikan dukungan antara lain melalui penyediaan dan pendistribusian air bersih, bantuan logistik dasar, penyediaan sarana pendukung seperti toren atau tangki air, serta dukungan armada untuk membantu mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak.

BPBD juga menekankan pentingnya koordinasi dalam setiap penyaluran bantuan. Dukungan dari sektor dunia usaha diharapkan dikoordinasikan secara terpadu melalui Pos Komando Penanganan Darurat BPBD Provinsi Gorontalo agar bantuan dapat tersalurkan secara merata, akuntabel dan tepat sasaran.

Selain mendukung penanganan kondisi darurat, ForLUPBG juga didorong menyusun program kerja berkelanjutan yang mencakup kegiatan pra-bencana, saat bencana maupun pascabencana.

“Pengurus ForLUPBG nantinya tidak hanya fokus pada tanggap darurat saat ini, tetapi juga menyusun rencana aksi pra-bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan pascabencana guna meningkatkan ketangguhan ekonomi dan sosial masyarakat Gorontalo,” jelas Abdul Karim.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD berkomitmen memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha agar kontribusi sektor swasta dalam penanggulangan bencana dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.

Melalui forum tersebut, BPBD Gorontalo berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat, tidak hanya dalam merespons bencana yang sedang terjadi, tetapi juga dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang.