Perkuat Tata Kelola, BPBD Gorontalo Gelar Pendampingan Penyusunan Penilaian Risiko OPD

GORONTALO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan dan penilaian risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Penyusunan Penilaian Risiko Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Aula BPBD Provinsi Gorontalo, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Tugas Inspektorat Nomor 142/INSP.3/ST/VII/2026 tanggal 24 Agustus 2026. Pendampingan melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan BPBD Provinsi Gorontalo.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, melalui Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo Ismail Abd. Bau, mengatakan penilaian risiko merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan memiliki langkah pengendalian yang jelas.

“Melalui pendampingan ini, kami berharap KPA dan PPTK semakin memahami bagaimana mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian menentukan langkah pengendalian yang diperlukan,” ujar Ismail.

Menurutnya, pengelolaan risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dapat membantu organisasi mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program.

Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan program dan anggaran.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada KPA dan PPTK dalam menyusun penilaian risiko sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BPBD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.