BPBD Gorontalo Ajak Lintas Sektor Bersinergi Susun Rencana Penanggulangan Bencana

GORONTALO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai langkah strategis menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Gorontalo.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang digelar Selasa (1/9/2026), di Ballroom Hotel Yulia, Kota Gorontalo.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur lintas sektor. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, menghimpun masukan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyusunan dokumen RPB yang komprehensif, terukur dan aplikatif.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, melalui Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, menyampaikan bahwa RPB merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan upaya pengurangan risiko bencana.

Menurut Syahbuddin, karakteristik wilayah Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai jenis bencana membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama dari seluruh pihak.

“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, menghimpun masukan, serta memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam menyusun RPB yang komprehensif, terukur dan aplikatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan RPB tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh BPBD. Dibutuhkan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, salah satu tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara dan tahapan penyusunan RPB, sekaligus membangun koordinasi serta komitmen bersama dalam pemenuhan data dan integrasi program penanggulangan bencana.

Selain itu, penyusunan RPB diharapkan mampu menyinkronkan kebijakan penanggulangan bencana mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas kebijakan legislatif serta dukungan penganggaran daerah dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu, narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan materi mengenai arah kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional serta teknis penyusunan RPB.

Melalui kegiatan ini, BPBD Provinsi Gorontalo berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu.

RPB nantinya diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan bersama dalam menentukan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi hingga penanganan bencana di Provinsi Gorontalo.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, upaya mewujudkan Gorontalo yang lebih tangguh menghadapi bencana diharapkan dapat dilakukan secara terencana, terukur dan berkelanjutan.