BPBD Provinsi Gorontalo Dukung Penilaian IKD Penyusunan KRB Nasional 2026

GORONTALO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mendukung pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai bagian dari penyusunan dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Rabu (16/9/2026).

Penilaian IKD dilakukan untuk mengukur dan melihat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Data dan informasi yang diperoleh menjadi salah satu bahan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta perencanaan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni Pengolah Data dan Informasi BNPB Afifa Nomita Dewi, Analis Kebijakan Ahli Pertama BNPB Helin Avinnata, serta Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama BNPB Rias Sukmawati.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, menyampaikan bahwa IKD menjadi salah satu instrumen penting dalam melihat kapasitas daerah menghadapi risiko bencana.

“Penilaian IKD ini menjadi bagian penting untuk melihat kapasitas daerah sekaligus mendukung pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026,” ujar Syahbuddin.

Menurutnya, penguatan kapasitas daerah membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai perangkat daerah serta instansi terkait. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi membutuhkan koordinasi dan kontribusi lintas sektor.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi, antara lain Bappeda Provinsi Gorontalo, BPBD Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR dan Perkim, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Sosial dan Dukcapil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selain itu, turut melibatkan Dinas P3A serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Gorontalo, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, serta BMKG Gorontalo.

Dari internal BPBD Provinsi Gorontalo, peserta mencakup unsur pimpinan dan bidang teknis, yakni Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasubag Kepegawaian dan Umum, serta Koordinator Perencanaan BPBD Provinsi Gorontalo. Turut dilibatkan sejumlah analis dan pelaksana BPBD, yakni Sofyan Adjara, Frets Pasue, Moh. Tahir Lahendeng, Irwan Pulukadang, Meiske Botutihe, serta Iswandi A. Jusuf.

Syahbuddin menambahkan, keterlibatan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat data dan informasi yang menjadi dasar dalam pemutakhiran kapasitas daerah.

“Hasil penilaian ini nantinya dapat menjadi salah satu bahan dalam pemutakhiran informasi risiko bencana sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan aspek ketangguhan terhadap bencana,” tambahnya.

Penyusunan KRB Nasional dilakukan secara bertahap. Pada 2024, BNPB melaksanakan penyusunan komponen bahaya. Kemudian pada 2025, dilanjutkan dengan penyusunan komponen kerentanan. Sementara pada 2026, penyusunan difokuskan pada komponen kapasitas melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD).