BPBD Provinsi Gorontalo Ikuti Rakor Satgas Antisipasi Dan Penanganan Dampak El Nino Wilayah Sulawesi
BPBD Provinsi Gorontalo Ikuti Rakor Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Wilayah Sulawesi
GORONTALO— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Wilayah Pulau Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (13/8/2026).
Rapat itu melalui via Zoom Meeting, dipimpin oleh Plt. Direktur Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dwi Agus Kuncoro, sebagai tindak lanjut pembentukan Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino tingkat provinsi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, BPBD, Balai Wilayah Sungai, serta instansi teknis dari seluruh wilayah Sulawesi.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih yang dipicu musim kemarau serta fenomena El Nino.
“Pembentukan Satgas ini bertujuan mempercepat koordinasi lintas sektor sehingga penanganan dampak El Nino dapat dilakukan secara terpadu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat,” ujar Rusli W. Nusi.
Menurutnya, BPBD Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai langkah mitigasi melalui pemantauan wilayah rawan kekeringan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga pendistribusian air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya air baku, pemanfaatan infrastruktur air, serta penyusunan langkah cepat apabila dampak El Nino semakin meluas di Pulau Sulawesi.
Rusli menambahkan, hasil rapat akan menjadi pedoman bagi BPBD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pelaksanaan Satgas di daerah, termasuk mempererat kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai, PDAM, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat melalui langkah-langkah antisipatif di daerah. Fokus utama kami adalah melindungi masyarakat dari dampak kekeringan dan memastikan layanan dasar, khususnya ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tambahnya.
