Kabid BPBD Gorontalo Kupas Strategi Kesiapsiagaan Kekeringan di Forum Konsolidasi BWS Sulawesi II

GORONTALO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau tahun 2026. 

Hal tersebut diwujudkan melalui partisipasi BPBD Provinsi Gorontalo dalam Forum Konsolidasi Teknis Antisipasi dan Penanganan Potensi Bencana Kekeringan di Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) Sulawesi II. Selasa (21/7/2026).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, memaparkan materi bertajuk "Strategi Terpadu Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Kekeringan 2026". Materi tersebut mengulas langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan, mulai dari upaya mitigasi, penanganan krisis air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Syahbuddin menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemetaan risiko, terdapat sejumlah wilayah yang menjadi prioritas dalam penanganan dampak musim kemarau. Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai langkah mengantisipasi krisis air domestik. Sementara pada sektor pertanian, perhatian difokuskan pada upaya mencegah gagal panen (puso) akibat berkurangnya ketersediaan air.

Selain itu, BPBD juga menempatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu risiko ikutan yang harus diantisipasi secara serius selama musim kemarau berlangsung.

"Penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada penyediaan air bersih, tetapi juga harus dilakukan secara terpadu melalui pengurangan risiko bencana, perlindungan sektor pertanian, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat saat musim kemarau," ujar Syahbuddin.

Dalam paparannya, BPBD Provinsi Gorontalo menawarkan tiga strategi utama sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kekeringan tahun 2026.

Strategi pertama adalah mitigasi struktural dan deteksi dini, melalui pemantauan kondisi cuaca, identifikasi wilayah rawan kekeringan, pemetaan sumber air, serta penguatan sistem peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan.

Strategi kedua adalah manajemen darurat dan distribusi air bersih, meliputi penyusunan rencana kontinjensi, koordinasi lintas instansi, kesiapan armada pendistribusian air bersih, hingga penanganan cepat apabila terjadi krisis air di masyarakat.

Sementara strategi ketiga difokuskan pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, peningkatan patroli pada wilayah rawan, serta penguatan peran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Menurut Syahbuddin, keberhasilan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai, BMKG, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Sinergi menjadi kunci utama dalam membangun kesiapsiagaan. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap terlindungi dan aktivitas sosial maupun ekonomi dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.