Kalak BPBD Gorontalo Sambutan di Rapat Koordinasi: Sebagai Wadah Sinergitas Tangguh Bencana

 Gorontalo - Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi  menunjukan eksistensinya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Sektor Pelaku Kebencanaan. Rusli menyebut rapat koordinasi ini sebagai wadah sinergitas tangguh bencana dari responsif menjadi preventif.

Hal itu diutarakan Rusli saat rapat tersebut, yang digelar di Ballroom Hotel Fox, Kota Gorontalo, Kamis (23/4/2026).

"Pertemuan pada hari ini bukan sekedar rutinitas administrasi saja tetapi ini merupakan suatu wadah untuk mendapatkan komitmen bersama. Mari kita jadikan rakor ini sebagai wadah sinergitas tangguh bencana dari responsif menjadi preventif untuk berdialog, menyamakan arah kebijakan, dan membangun fondasi yang lebih solid demi Gorontalo yang Tangguh Bencana," kata Rusli.

Rusli menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini kembali dilaksanakan setelah terakhir digelar pada tahun 2023, sebagai upaya penguatan koordinasi.

"Sebagai informasi terakhir kami mengadakan rakor tahun 2023,  jadi ini di 2024 dan 2025 tidak ada rakor dan tahun 2026, kami mengadakan rapat koordinasi untuk sinkronisasi sektor pelaku kebencanaan," ucapnya.

Rusli menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan data, program, serta rencana aksi penanggulangan bencana, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi. Dia juga berharap rakor ini dapat menata sinergitas sektor penanggulangan bencana.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dan menjadikan forum ini sebagai wadah dialog dalam menyamakan arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah," jelas Rusli.

"Dan kita fokuskan kepada bagaimana kita menata untuk bekerjasama sinergitas. Rapat koordinasi ini adalah momen krusial untuk menyinkronkan data, program, dan rencana aksi kita. Sinergitas komando, penanganan bencana adalah kerja kolektif. Tidak ada lagi sekat antara BPBD provinsi, kabupaten/kota, dan OPD terkait. Saat darurat, alur komando harus jelas, cepat, dan terpadu untuk melindungi masyarakat," tambahnya.