Tindak Lanjut Audiensi Gubernur di BNPB, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gorontalo Siap Kawal Persyaratan Hibah

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus bergerak cepat dalam upaya memulihkan infrastruktur daerah pascabencana. Menyusul audiensi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Senin (10/8/2026), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk langsung menindaklanjuti hasil pertemuan strategis tersebut.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Ali Rauf, yang turut mendampingi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo dalam kegiatan audiensi bersama Kepala BNPB tersebut, menegaskan komitmen penuh jajarannya. Pihaknya memastikan akan bergerak cepat menyiapkan segala kebutuhan administratif dan teknis yang disyaratkan.

"Kami di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi siap mengawal dan memastikan seluruh hal terkait kelengkapan persyaratan Hibah RR ini terpenuhi. Untuk kelancarannya, kami akan selalu berkoordinasi secara intensif dengan pimpinan serta pihak BNPB," tegasnya.

Langkah proaktif ini merupakan respons atas pengajuan enam aset strategis yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam. 

Kalak BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, mengatakan bahwa usulan perbaikan enam aset tersebut antara lain dua paket jembatan yang berada di Desa Momalata, Kecamatan Dungaliyo, dan Desa Bakti, Kecamatan Pulubala. Dua paket tanggul yang berlokasi di Desa Bonda Raya, Kecamatan Suwawa Selatan, dan Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, dan dua paket talud yang terletak di Desa Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, dan Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone. 

"Pembangunan kembali infrastruktur ini penting untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan wilayah yang rawan bencana," sebut Rusli W. Nusi. 

Angin segar turut menghembus dari pihak BNPB yang menyampaikan bahwa tahapan perencanaan keuangan terhadap usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut telah dilakukan pada bulan Agustus 2026 ini. Kepastian mengenai hasil perencanaan tersebut dijadwalkan akan keluar pada akhir bulan Agustus. 

Mengingat adanya keterbatasan pada kemampuan fiskal daerah, dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui BNPB sangat diharapkan agar dapat mempercepat pembangunan keenam aset vital tersebut. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ini dinilai sebagai pilar penting dalam fase pemulihan pascabencana sekaligus menjadi upaya esensial untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.