Ujung Tombak Pemulihan: BPBD Gorontalo Matangkan Kesiapan Tim JituPasna

Gorontalo - Rentetan bencana alam yang melanda wilayah Gorontalo menuntut penanganan pemulihan yang cepat, tanggap, dan terukur. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JituPasna) pada Kamis (11/6/2026).   

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Gorontalo Abd. Karim A Rauf, yang memimpin jalannya rapat tersebut, menegaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh anggota tim mengenai pelaksanaan JituPasna di lapangan.  

"Pengkajian Kebutuhan Pascabencana itu sendiri adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data mengenai kerusakan (damage), kerugian (losses), serta kebutuhan pemulihan pada berbagai sektor. Data inilah yang nantinya menjadi landasan mutlak bagi kita dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi," tegas Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Gorontalo Abd. Karim A Rauf.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa fokus utama pergerakan tim saat ini adalah menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pengkajian untuk dua wilayah terdampak parah, yaitu Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Bencana Longsor di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.  

Meskipun demikian, proses pemetaan dan pengkajian di lapangan diprediksi tidak akan mudah. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Gorontalo secara blak-blakan membeberkan sejumlah tantangan berat yang membayangi pergerakan tim, di antaranya keterbatasan data awal di lokasi bencana, perbedaan metode pengumpulan data antarsektor, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta anggaran pendukung, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor.  

Untuk mendobrak rintangan tersebut, pihak BPBD telah meramu sejumlah strategi jitu. 

"Kita akan menekan ego sektoral dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan penggunaan format serta instrumen pengkajian yang seragam. Selain itu, kita akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan digital untuk mempermudah proses pengumpulan data dan pelaporan dari titik bencana," jelasnya memaparkan strategi penguatan tim. 

Sesuai timeline atau rencana tindak lanjut yang disepakati, proses panjang dari finalisasi SK Tim hingga pengumpulan data di lapangan akan dikebut pada akhir Juni hingga awal Juli 2026.

"Pada akhirnya, keberhasilan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana ini sangat bergantung pada sinergitas seluruh anggota tim. Kita butuh hasil kajian yang akurat dan komprehensif, karena itulah nyawa dari perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan," pungkasnya.